• Kamis, 19 Mei 2022

Para Legislator Harus Memiliki Pemahaman yang Utuh untuk Mempercepat Lahirnya UU TPKS

- Selasa, 25 Januari 2022 | 13:17 WIB
Para Legislator Harus Memiliki Pemahaman yang Utuh untuk Mempercepat Lahirnya UU TPKS. (mpr.go.id)
Para Legislator Harus Memiliki Pemahaman yang Utuh untuk Mempercepat Lahirnya UU TPKS. (mpr.go.id)

DOBRAK.CO - Upaya memberi pemahaman yang utuh terhadap Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) harus terus dilakukan, agar tujuan memberi kepastian hukum dan melindungi korban pada tindak kekerasan seksual bisa terwujud dengan hadirnya UU TPKS.

"Sejumlah pihak memang belum sepenuhnya memahami secara utuh terkait pasal-pasal pada RUU TPKS, sehingga perlu ada upaya untuk memberi pemahaman kepada sejumlah pihak," kata Wakil Ketua MPR RI bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Lestari Moerdijat, Selasa (25/01/2022).

Menjelang pelaksanaan Rapat Paripurna yang direncanakan Selasa (18/1) untuk memutuskan RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR, menurut Lestari, perlu dukungan pemahaman yang utuh dari para legislator.

Dilansir mpr.go.id, Semangat para legislator, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, memang terkesan menggebu untuk memasukkan sejumlah usulan pada RUU TPKS, dalam menyikapi maraknya tindak kekerasan seksual di masyarakat.

Bahkan, tambah Rerie, sejumlah pihak berharap memasukkan aspek kesusilaan juga diatur dalam RUU TPKS. Padahal, RUU TPKS dirancang untuk melindungi korban dari aspek yang lebih luas lagi yaitu aspek kemanusiaan.

Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, meletakkan kekerasan seksual sebagai kejahatan kesusilaan dapat mengakibatkan degradasi derajat tindakan kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, yang kemudian hanya meletakkan kejahatan kekerasan seksual sebagai kejahatan moralitas.

Padahal, Presiden Jokowi saat membuka sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, pada 10 Mei 2016, menyatakan kejahatan seksual yang marak terjadi sebagai bentuk kejahatan berat yang harus ditangani serius.

Baca Juga: Ahmad Basarah: Jika Penularan Omicron Meningkat, Ptm Harus Dievaluasi

Memasukkan norma-norma kesusilaan dalam RUU TPKS misalnya, ujar Rerie, akan berdampak norma tersebut malah tidak mampu menjangkau perlindungan terhadap korban sehingga berdampak pada melemahnya upaya penyelesaian secara hukum.

Apalagi, tambahnya, tindak pidana kesusilaan dalam doktrin hukum pidana termasuk delik personal atau delik subjektif yang oleh sebab itu tidak bisa diukur secara objektif, seperti tindak pidana kekerasan seksual. (*)

Halaman:

Editor: Alvian Hamzah

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X