• Selasa, 25 Januari 2022

Komisi VII DPR Desak Menteri ESDM Tingkatkan Pengawasan Kebijakan DMO

- Jumat, 14 Januari 2022 | 17:20 WIB
Ilustrasi batu bara. (Dok/Kominfo Jatim)
Ilustrasi batu bara. (Dok/Kominfo Jatim)

DOBRAK.CO - Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa Komisi VII mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) untuk meningkatkan pengawasan dan penerapan pelaksanaan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara dan memberi sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Sugeng menambahkan, wacana pemerintah yang ingin mengesahkan Badan Layanan Umum (BLU) batu bara seperti yang sudah ada di kelapa sawit, memerlukan kajian yang mendalam.

Sebab, politisi Partai NasDem itu melihat, wacana BLU batu bara dan kelapa sawit memiliki karakter yang berbeda. Oleh sebab itu, sebaiknya, DMO tetap dipertahankan dengan meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan dari kebijakan DMO selama ini.

"Kalau saya cenderung dengan DMO itulah yang di situ tercantum dalam Undang-Undang Minerba. Ini berbasis undang-undang, bahwa lantas nanti bagaimana agar bisa memenuhi keadilan bagi semuanya baik pemerintah, PLN dan juga pelaku usaha, saya kira itu langkah selanjutnya, tapi bahwa bentuk kelembagaan atau mekanisme proses saya kira sesuai dengan yang ada di undang-undang saja," paparnya saat membacakan kesimpulan rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM beserta jajaran, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1/2021).

Baca Juga: Berikan Banyak Manfaat, Menko Airlangga Pastikan Program Kartu Prakerja Tetap Berlanjut

Selain itu, Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika juga menekankan bahwa jika bicara mengenai DMO, maka unsur di dalamnya tidak hanya berkaitan dengan harga, sebab komponen DMO, selain berkaitan dengan harga, juga berkaitan dengan volume. Sehingga, menurutnya jika DMO akan berlaku dengan harga pasar, maka hal tersebut perlu dikaji lebih dalam lagi.

"Kita tidak setuju kalau DMO itu harganya harga pasar, itu harus clear gitu. Nanti yang berikutnya kita bicara bagaimana formulanya, kalau sekarang formulanya tidak cocok, baru kita bicarakan bagaimana perubahannya. Tapi jelas supaya pertanggungjawaban kita ke publik itu clear, kalau harga pasar kita tidak setuju, karena sudah ada suara-suara meminta harga pasar begitu," ungkapnya.

Baca Juga: Pimpin Ratas MotoGP, Jokowi Ingin Pastikan Semua Persiapan Berjalan Baik

Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra itu menambahkan, apabila wacana BLU akan diterapkan, maka perlu ada undang-undang yang mengatur terkait hal tersebut. Sehingga ada dasar hukum yang sah yang mengatur mekanisme-mekanisme sistem tersebut.

Halaman:

Editor: Reza Fauzan

Tags

Terkini

Plt Irjen Minta Jajarannya Serius Kawal Kemenag Bersih

Selasa, 25 Januari 2022 | 14:24 WIB

Bamsoet Dorong Pengembangan Koperasi Syariah

Selasa, 25 Januari 2022 | 14:17 WIB

Fraksi NasDem Setujui RUU TPKS jadi Usul Inisiatif DPR

Selasa, 25 Januari 2022 | 14:06 WIB
X