• Selasa, 7 Desember 2021

Komisi IX Minta Pemerintah Evaluasi Penyaluran BSU

- Selasa, 5 Oktober 2021 | 10:00 WIB
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene,.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene,.

DOBRAK.CO - Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan evaluasi terhadap program penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang berlangsung hingga kini. Menurutnya, masih banyak persoalan terkait proses penyaluran dan sinkronisasi data yang masih menjadi masalah krusial.

Felly menegaskan, pihaknya mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi, bahkan sejak penyaluran BSU yang pertama.

“Kalau bisa ini untuk penerima BSU itu kan ada Permen (peraturan Menteri) ya, itu kan cuma sampai di Juni (2021), sementara kita melihat dengan pandemi Covid-19 ini ada di sekitar Februari. (Sehingga) ada ratusan perusahaan yang bangkrut, ini juga ketika mereka (dapat) tidak membayar iuran karyawannya. Karyawan yang kena dampak ini yang kita maksud agar dievaluasi. (Perusahaan) jangan seperti itu karena karyawannya. Justru mereka yang perlu kita bantu,” kata Felly. Senin (04/10/2021).

Politisi Partai NasDem itu menambahkan, terkait data hingga proses dikucurkannya BSU melalui Bank Himpunan Bank Negara (Himbara) harus dipermudah, baik secara administrasi maupun tahapan lainnya, agar tidak ada hambatan lagi ke depannya.

"Jadi, seperti ini yang kita maksud, agar ada evaluasi baik dari Kementerian Ketenagakerjaan sendiri, kemudian juga evaluasi dari yang pemberi data itu yaitu dari BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Jadi (evaluasi) itu yang kami minta, karena memang banyak yang komplen,"tuturnya.

Felly juga menyoroti data penerima bantuan yang menurutnya tidak sinkron dan terjadi penerimaan yang kerap ganda dari program bantuan lainnya. Sehingga, dirinya meminta perhatian dari seluruh sektor lintas kementerian lembaga agar dapat mengevaluasi hal tersebut.

Baca Juga: Komisi V Soroti Minimnya Personel Basarnas Bandung dalam Penyelenggaraan SAR

"Ini (bantuan) yang double-double, jadi mungkin ini juga (perlu) menjadi perhatian bagi lintas kelembagaan ya, agar sinkronisasi data ini perlu sangat-sangat dibutuhkan supaya ada pemerataan penerima bantuan dari pemerintah,” tandasnya. (*)

 

Editor: Alvian Hamzah

Tags

Terkini

BPLJSKB Bekasi Perlu Tingkatkan SDM yang Berkompeten

Senin, 6 Desember 2021 | 20:54 WIB

Hergun: Ekonomi Syariah Tetap Tangguh di Masa Pandemi

Senin, 6 Desember 2021 | 20:36 WIB

HNW Apresiasi Lomba Baca Kitab Kuning Di DKI Jakarta

Senin, 6 Desember 2021 | 19:49 WIB

Obras KaIN PKK Ulas Tips Ibu Siapkan Makanan Bergizi

Senin, 6 Desember 2021 | 18:56 WIB
X